Sultraonline.id, Kendari – Tiga komisi DPRD Kota Kendari, yakni Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, melakukan kunjungan kerja ke Markas Polresta Kendari, Senin (2/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan kepolisian dalam menangani berbagai persoalan strategis di Kota Kendari.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari, La Yuli, didampingi Ketua Komisi I Zulham Damu, Ketua Komisi II Jabar Aljufri, dan Ketua Komisi III Laode Azhar.
Turut hadir sejumlah anggota DPRD lainnya, yakni Simon Mantong, Apriliani Puspitawati, Fitri Yanti Rifai, Nasaruddin Saud, Jumran, Laode Abd Arman, Hasbulan, dan Fadhal Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan menjadi pembahasan, mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pembatasan penjualan BBM eceran, pengawasan tempat hiburan malam (THM), pencegahan peredaran narkoba, kelancaran arus transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), hingga peningkatan sarana dan prasarana kepolisian.
Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari, La Yuli, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi kemitraan dan koordinasi antarlembaga dalam lingkup Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, DPRD perlu membangun komunikasi dengan kepolisian untuk membahas berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan penanganan bersama.
“Kami berfungsi membangun komunikasi dengan pihak kepolisian terkait berbagai masalah yang disampaikan kepada DPRD Kota Kendari, yang tentu membutuhkan sinergitas dan koordinasi lebih lanjut. Itulah mengapa kami hadir ke Polresta Kendari hari ini,” ujar La Yuli.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Azhar, menjelaskan kunjungan tersebut juga menjadi upaya membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan kepolisian, sejalan dengan program Polisi Bersama Masyarakat yang diinisiasi Kapolri.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah pembatasan penjualan BBM eceran di Kota Kendari.
Laode Azhar mengatakan, DPRD membutuhkan masukan dari kepolisian agar setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, diperlukan solusi yang tepat agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap terpenuhi tanpa mengabaikan aturan perundang-undangan.
“Kalau kita bicara regulasi, itu melanggar. Di satu sisi ada aturan yang tidak boleh kita langkahi. Kalau seandainya ada improvisasi atau terobosan hukum yang mau dilakukan, polanya seperti apa? Jangan sampai kita dianggap melegalisasi sebuah pelanggaran. Itu yang kita hindari,” jelasnya.
Selain persoalan BBM, DPRD Kota Kendari juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan wilayah pelayanan kepolisian, termasuk rencana penambahan kantor Polsek di wilayah yang belum memiliki fasilitas kepolisian memadai.
Laode Azhar secara khusus menyoroti kondisi kantor Polsek Kendari yang dinilai sudah tua dan membutuhkan pemindahan.
Ia mengungkapkan, DPRD telah berupaya meyakinkan Wali Kota Kendari agar aset eks Rumah Sakit Abunawas maupun eks Puskesmas Kandai dapat dihibahkan kepada kepolisian untuk dimanfaatkan sebagai kantor Polsek yang baru.
“Kami mendukung penambahan Polsek di wilayah yang belum memiliki kantor polisi. Khusus Kecamatan Kendari, kantor Polsek yang ada saat ini sudah sangat tua dan membutuhkan pemindahan. Kami dari DPRD mendukung upaya ini,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai, kompleksitas persoalan perkotaan tidak dapat ditangani hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
“Persoalan di Kota Kendari semakin kompleks, mulai dari ketersediaan BBM, pengendalian narkoba, pengawasan tempat hiburan malam, hingga penegakan perizinan. Semua membutuhkan sinergitas yang kuat,” katanya.
Zulham berharap komunikasi antara DPRD dan Polresta Kendari semakin intensif, terutama dalam mendukung penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
“Kami ingin sinergitas ini terus diperkuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari dapat berjalan lebih baik dan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolresta Kendari, Kombes Pol. Safi’i Nafsikin, menyambut baik kunjungan jajaran DPRD tersebut. Ia menyebut DPRD sebagai salah satu mitra strategis kepolisian dalam membangun kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Menurutnya, masukan yang disampaikan para legislator akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kepolisian.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan DPRD Kota Kendari, karena DPRD merupakan mitra strategis kami dalam berkolaborasi dan bersinergi membahas berbagai isu, sosial, hukum, ekonomi, dan lainnya. Masukan yang kami terima akan segera kami tindak lanjuti agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kendari,” ujarnya.
Kapolresta juga menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus menjaga koordinasi dengan DPRD, baik dalam kegiatan pengamanan maupun pembahasan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia turut mengimbau masyarakat agar tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi dan menghindari tindakan anarkis.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan sinergi DPRD dan Polresta Kendari semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kendari.
