Sultraonline.id, Kendari – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya Kota Kendari, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sultra, La Ode Umar Bonte.
Umar Bonte menilai pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini tidak seharusnya terus-menerus dijelaskan dengan alasan musim kemarau maupun gangguan pasokan. Menurutnya, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan energi primer, terutama batu bara dan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Umar Bonte saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Kantor DPD RI di Kendari, Jumat (6/11/2026).
Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengevaluasi kebijakan ekspor batu bara agar kebutuhan energi dalam negeri dapat diprioritaskan.
Menurutnya, tingginya ekspor batu bara ke luar negeri turut memengaruhi ketersediaan pasokan bagi pembangkit listrik nasional. Ia mencontohkan Malaysia yang disebutnya memperoleh sekitar 74 persen kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dari Indonesia.
“Bayangkan, 74 persen kebutuhan batu bara untuk menerangi listrik di Malaysia berasal dari Indonesia. Sementara kebutuhan di dalam negeri sendiri sedang menjerit,” ungkapnya.
Umar menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dengan mengurangi ekspor batu bara dan memastikan pasokan untuk PLN terpenuhi terlebih dahulu.
Selain batu bara, ia juga menyoroti pengiriman gas ke Singapura. Umar menyebut pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap sebagian ekspor gas tersebut, meskipun menurutnya porsinya masih relatif kecil dibandingkan total pengiriman.
Ia berharap kebijakan pengelolaan energi nasional benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk menjamin ketersediaan listrik yang memadai.
“Pemadaman ini karena kita kekurangan energi. Energi batu bara dan gas yang seharusnya bisa digunakan untuk menerangi listrik kita,” tegasnya.
Umar juga menyoroti alasan kekeringan yang kerap dikaitkan dengan berkurangnya pasokan energi pembangkit. Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi di Makassar dan menemukan kondisi aliran sungai yang menurut pengamatannya masih cukup besar.
Ia menilai pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab sebenarnya dari berkurangnya pasokan listrik, sehingga masyarakat tidak terus menerima alasan yang belum disertai penjelasan memadai.
Lebih lanjut, Umar mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah mekanisme pembayaran pembelian batu bara oleh PLN kepada perusahaan pemasok.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari sejumlah pengusaha batu bara, pembayaran dari PLN disebut membutuhkan waktu relatif lama. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sebagian pengusaha lebih memilih menjual batu bara ke luar negeri karena proses pembayarannya dinilai lebih cepat.
“Kalau kita masukkan batu bara ke PLN, lama baru dibayarkan. Sementara kalau kita kirim ke Malaysia, bahkan sebelum batu bara sampai, pembayarannya sudah dilakukan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengevaluasi kebijakan ekspor, tetapi juga menertibkan mekanisme perdagangan dan tata kelola pasokan energi nasional agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Umar menyatakan akan berkomunikasi dengan pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah. Ia bahkan berencana memanggil pihak PLN untuk membahas persoalan pemadaman listrik yang terjadi di Sultra.
Menurutnya, pemanggilan tersebut dapat dilakukan di tingkat daerah maupun pusat. Namun, ia lebih menginginkan agar pertemuan digelar di Kendari sehingga persoalan kelistrikan di daerah dapat dibahas secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong lahirnya solusi konkret agar pemadaman listrik bergilir tidak terus membebani aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Sulawesi Tenggara.
