Sultraonline.id, Kendari, – Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Muis, melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj Hasmawati, SE di ruang kerjanya, Senin (3/8/2026).
Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan APPSI Sultra ke sejumlah instansi vertikal dan daerah yang menjadi mitra organisasi tersebut. Sebelumnya, APPSI juga telah mengunjungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra, Badan Kesbangpol Sultra, BI Sultra, Kantor OJK Sultra, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sultra dan Wakil Gubernur Sultra.
Tujuan utama audiensi adalah memperkenalkan keberadaan APPSI yang baru terbentuk di Sultra. Secara nasional, APPSI Pusat sendiri telah terbentuk sejak tahun 2004 dan saat ini diketuai oleh Sudaryono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam audiensi tersebut, Ketua APPSI Sultra, La Ode Abdul Muis menyampaikan bahwa kehadiran APPSI di Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis bagi daerah, pemerintah, dan para pedagang.
“Bagi daerah, APPSI hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan pemberdayaan pasar rakyat. Bagi pemerintah, kami siap menjadi jembatan komunikasi dan penyambung aspirasi para pedagang agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran,” ujar La Ode Abdul Muis.
Dan yang paling penting bagi pedagang, kata Abdul Muis, APPSI hadir untuk memperjuangkan hak-hak pedagang pasar, memberikan perlindungan, pelatihan, akses permodalan melalui lembaga terkait, serta menguatkan posisi tawar pedagang agar lebih sejahtera.
Menurutnya, pasar merupakan urat nadi ekonomi daerah. Sehingga penguatan kelembagaan pedagang melalui APPSI diharapkan mampu mendorong pasar yang lebih modern, tertib, dan berdaya saing.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj Hasmawati, mengapresiasi kehadiran APPSI di Sultra. Ia menilai keberadaan organisasi ini penting untuk memperkuat ekosistem pasar rakyat.
“Kami menyambut baik terbentuknya APPSI di Sultra. Pasar rakyat adalah denyut ekonomi masyarakat bawah. Dengan adanya wadah seperti APPSI, aspirasi pedagang bisa tersalurkan lebih sistematis dan kebijakan pemerintah bisa lebih menyentuh langsung ke pelaku di lapangan,” kata Hj Hasmawati.
Lebih lanjut, Hj Hasmawati berharap APPSI dapat bersinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah dalam menciptakan pasar yang bersih, aman, tertib, dan ramah pedagang. Ia juga mendorong APPSI untuk aktif dalam program pelatihan, digitalisasi, dan akses permodalan agar pedagang pasar mampu bersaing di era modern.
“Kami di DPRD siap mendukung dan membuka ruang komunikasi. Mari kita bersama-sama membangun pasar rakyat yang tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
