Sultraonline.id, KENDARI — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sultra dalam menertibkan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H. Uking Djassa, SH, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra.
Uking Djassa yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Sultra sekaligus Ketua Harian DPD II Partai Golkar menilai penataan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, Fraksi Golkar siap mendukung upaya penertiban aset daerah sepanjang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan serta rekomendasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Fraksi Partai Golkar siap berada di barisan terdepan dalam mendukung penertiban aset daerah, sepanjang langkah tersebut mengacu pada rekomendasi resmi BPK,” tegasnya.
Selain persoalan aset, Fraksi Golkar turut menyoroti arah pengalokasian anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi tersebut meminta agar anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat bawah.
Uking mendorong Pemprov Sultra memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dukungan tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana produksi, bibit unggul, pupuk, akses pembiayaan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan koperasi, hingga pengembangan hilirisasi dan perluasan akses pasar.
Menurut Fraksi Golkar, penguatan sektor-sektor tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor primer.
Di sektor pertambangan dan sumber daya alam (SDA), Fraksi Golkar juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam.
Pemanfaatan potensi SDA, kata Uking, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keberlanjutan pembangunan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Pemerintah daerah diminta memastikan penerima bantuan berdasarkan data yang valid sehingga penyalurannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyaluran hibah dan bantuan sosial harus didasarkan pada data penerima yang valid, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Di penghujung penyampaian pandangan umum, Uking Djassa menyampaikan pantun yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sultra.
