Oleh: Holik Komarudin (Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri)
Kita sering kali berbangga hati membaca berita pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang tembus 5,79%. Sorotan kamera dan tajuk rencana kerap tertuju pada megahnya kawasan industri dan smelter nikel yang tumbuh belasan persen. Namun, izinkan saya mengajak Anda menoleh sejenak dari kilau ekspor logam dasar itu, menuju pesisir Bombana, Muna, hingga Konawe Selatan.
Di sana, para nelayan pembudidaya rumput laut dan petani ubi kayu kita masih menatap langit setiap pagi. Mereka bertaruh nasib pada cuaca yang kian tak menentu. Data menunjukkan sebuah paradoks yang menyakitkan: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kita menyumbang hampir seperempat (23,83%) dari total ekonomi daerah.
Mereka adalah tulang punggung ketenagakerjaan. Namun, ironisnya, ketika sektor industri melesat, akar rumput kita masih rapuh. Ketika gelombang tinggi menghantam keramba atau kekeringan melanda ladang, mereka tidak hanya kehilangan panen, tetapi juga terjerat utang.
Selama ini, solusi yang kita tawarkan kepada mereka adalah akses kredit (KUR). Namun, mari kita jujur: memberi pinjaman kepada petani yang tidak memiliki asuransi, ibarat memberi mereka payung yang bolong. Saat badai guncangan ekonomi atau iklim datang, payung itu tidak melindungi mereka dari kemiskinan, melainkan justru menyeret mereka ke dalam kredit macet. Tidak heran jika lembaga keuangan akhirnya takut dan enggan menyalurkan modal ke sektor ini.
* Mengubah Zakat dan Wakaf Menjadi “Payung” Proteksi
Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan lain yang tak kalah melimpah: potensi dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dari umat Islam yang mencapai ratusan triliun secara nasional, dengan potensi lokal yang sangat besar. Selama ini, dana mulia ini sering kali habis terserap sebagai santunan konsumtif jangka pendek.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma. Bayangkan sebuah skema di mana dana zakat produktif dan wakaf uang tidak sekadar dibagi sebagai sembako, melainkan digunakan untuk membayar premi asuransi syariah (Takaful) bagi nelayan dan petani rentan.
Ketika mereka pergi melaut atau menggarap ladang, mereka sudah terlindungi. Jika terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrem, klaim asuransi akan cair. Mereka selamat dari jeratan rentenir, dan bank pun menjadi lebih percaya untuk memberikan modal usaha di musim berikutnya karena risiko gagal bayar sudah dimitigasi.
* Gotong Royong Mencegah Kecurangan
Tentu, ada pertanyaan kritis: Bagaimana mencegah kecurangan klaim asuransi?
Jawabannya ada pada kearifan lokal kita. Verifikasi tidak perlu dilakukan oleh asuransi dari luar negeri yang mahal. Koperasi, BUMDes, atau kelompok nelayan di desa itulah yang akan menjadi “mata dan telinga” untuk memverifikasi risiko. Mereka yang saling mengenal, yang tahu mana tetangganya yang benar-benar gagal panen dan mana yang hanya berpura-pura. Ini adalah esensi dari gotong royong: saling menanggung risiko dalam satu komunitas.
* Langkah Konkret untuk Sultra yang Lebih Manusiawi
Gagasan ini bukanlah utopia. Bank Indonesia Sultra, Pemerintah Daerah, OJK, dan BAZNAS perlu duduk bersama membentuk satu “Klaster Percontohan”. Kita tidak perlu langsung mengubah seluruh sistem. Mulailah dari satu klaster, misalnya Klaster Rumput Laut di Bombana, untuk satu siklus panen. Uji coba, evaluasi, dan jika terbukti berhasil menyelamatkan nelayan dari kemiskinan, barulah kita skalasi ke seluruh Sultra.
Pertumbuhan ekonomi yang sejati bukan hanya diukur dari seberapa tinggi cerobong asap pabrik nikel kita menjulang ke langit. Tapi, seberapa tenang tidur para nelayan dan petani kita di malam hari, karena mereka tahu bahwa keluarga, usaha, dan masa depan mereka dilindungi oleh sistem yang berkeadilan.
Sulawesi Tenggara bisa menjadi pelopor nasional dalam membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar slogan, melainkan jaring pengaman yang nyata bagi rakyatnya.
Catatan Redaksi: Opini ini disusun oleh penulis sebagai bentuk partisipasi dan sumbangsih gagasan dalam Kompetisi Opini Ilmiah FORKESTRA 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
