Sultraonline.id, Kendari — DPRD Kota Kendari meminta PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan pengaturan ulang terhadap pola pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Kendari.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari bersama pihak PLN, Bappeda, serta sejumlah SKPD terkait, Kamis (24/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu. Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Laode Azhar, serta anggota DPRD Jumran, Laode Abd Arman, Hasbulan, Arwin, Gilang Satya Witama, dan Simon Mantong. Sementara dari pihak PLN hadir Pimpinan PT PLN (Persero) UP3 Kendari.
Dalam pertemuan tersebut, Zulham Damu menyatakan DPRD memahami kondisi yang menjadi dasar penerapan pemadaman listrik bergilir. Namun, kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan pengaturan beban yang maksimal dan proporsional.
Menurutnya, pembagian jadwal pemadaman harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan kesan bahwa terdapat wilayah tertentu yang lebih diistimewakan dibandingkan wilayah lainnya.
“DPRD dapat memahami kondisi yang mendasari pemadaman bergilir. Namun, pengaturan beban harus dimaksimalkan agar masyarakat tidak merasa diperlakukan tidak adil,” demikian poin yang disampaikan dalam rapat tersebut.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan wilayah sasaran pemadaman. Pengaturan yang tidak merata dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain persoalan pola pemadaman, rapat tersebut juga membahas gangguan jaringan listrik yang disebabkan oleh pepohonan yang berada di sekitar jalur kabel.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong PLN melakukan koordinasi resmi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Setelah dilakukan verifikasi, PLN diminta menyampaikan surat permohonan terkait penanganan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.
Berkas permohonan tersebut juga akan ditembuskan kepada DPRD Kota Kendari dalam bentuk PDF guna mempercepat proses tindak lanjut.
Dalam rapat itu, DPRD dan PLN juga sepakat untuk terus melakukan komunikasi terkait pola pemadaman yang diterapkan ke depan. Penentuan wilayah sasaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat, terukur, dan merata.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak pemadaman sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat Kota Kendari mengenai kondisi kelistrikan.
