Sultraonline.id, Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi fraksi DPRD kota Kendari terhadap para Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD kota Kendari tahun 2025 2029. Selasa, (15/07/2025).
Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD kota Kendari Laode Muhammad Inarto dan didampingi oleh wakil ketua 1 Rizki Brilian Pagala dan wakil ketua 2 Irmawati serta dihadiri oleh Sekda Kota Kendari Amir Hasan Mewakili Wali Kota Kendari, asisten, staf ahli, kepala opd lingkup Pemerintah Kota Kendari, serta Camat se-kota Kendari
Dalam penyampaian pandangan umum yang dilakukan secara bergiliran Seluruh fraksi DPRD Kota Kendari mendorong agar RPJMD Kota Kendari 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang terukur, partisipatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal ini diutarakan usai menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dalam rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap RPJMD 2025-2029 di Gedung DPRD Kendari.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Nasruddin Saud menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga. Fraksi PAN mendorong kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang adil untuk wilayah tersebut.
Selain itu, PAN mendorong strategi pengentasan kemiskinan berbasis data kelurahan, penanggulangan stunting, penguatan mitigasi bencana, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Dalam kesempatan yang sama Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) melalui Gilang Satya Witama menekankan bahwa RPJMD harus menjawab tiga pertanyaan fundamental, ke mana arah pembangunan, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. PIR menilai penyusunan RPJMD masih normatif dan birokratis.
