Sultraonline.id, Kendari – Pemerintah Kota Kendari menerima kunjungan audiensi resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Pejabat Pelaksana Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Agenda kedatangan tim pusat tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Kendari, Senin (29/06/2026).
Audiensi tersebut diselenggarakan dalam rangka mematangkan koordinasi serta mempercepat langkah pembangunan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih di beberapa titik pesisir Kota Kendari.
Turut hadir mendampingi perwakilan pusat dalam kesempatan tersebut, Muhammad Tirmuji Aulia Ode, S.Tr.Pi., yang bertindak selaku wakil sah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh jajaran teknis dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari serta Dinas Perikanan Kota Kendari.
Program ini akan difokuskan pada tiga lokasi kelurahan yaitu Sambuli, Tondonggeu, dan Puday. Integrasi kelembagaan lokal menjadi salah satu poin krusial yang dibahas, di mana operasional serta pengelolaan fasilitas pasca-pembangunan dipastikan akan diserahterimakan secara penuh kepada Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing wilayah untuk menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan komitmen penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan program strategis nasional ini. Wawali menginstruksikan agar setiap tahapan teknis dikawal secara ketat guna mengantisipasi dan meminimalisir adanya potensi kendala sosial serta tumpang tindih pemanfaatan ruang di lapangan.
“Prinsipnya, kami di Pemerintah Kota Kendari tegak lurus mendukung penuh keberlangsungan program strategis nasional ini. Apapun programnya, selama membawa kemaslahatan langsung bagi kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya harus berjalan lancar. Pemkot Kendari sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah ini. Kami berharap sinergi koordinasi ini mampu menjamin pengerjaan di lapangan berjalan kondusif, sehingga masyarakat nelayan kita dapat segera merasakan asas manfaatnya secara nyata,” tegas Sudirman dalam audiensi tersebut.
Di tempat yang sama, pihak Satker Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI memaparkan linimasa pelaksanaan fisik proyek secara detail. Berdasarkan target agenda teknis, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dijadwalkan terbit pada hari Kamis pekan ini. Langkah tersebut segera diikuti dengan pelaksanaan Mutual Check Zero (MC Nol) serta peletakan batu pertama pada hari Jumat berikutnya, yang direncanakan berpusat di wilayah Kelurahan Tondonggeu. Secara keseluruhan, total waktu pelaksanaan fisik proyek ini dianggarkan selama 135 hari kalender dan ditargetkan rampung seratus persen pada bulan November mendatang.
Mengenai tantangan teknis tata ruang di lapangan, forum audiensi ini berhasil merumuskan sejumlah langkah mitigasi ruang yang solutif. Di Kelurahan Puday, penyesuaian tata letak bangunan dilakukan secara adaptif, di mana rencana awal kawasan darat dialihkan menggunakan konsep konstruksi prototype laut guna menghindari pemanfaatan lahan bersertifikat milik warga lokal.
Mitigasi serupa juga diterapkan di Kelurahan Tondonggeu dengan memastikan pemanfaatan lahan eks-aset KKP seluas setengah hektar tidak akan mengganggu maupun merusak ekosistem hutan mangrove di sekitarnya. Sementara itu, untuk wilayah Kelurahan Sambuli, tata letak fasilitas parkir tambat perahu sepanjang 1.000 meter dipersiapkan secara integratif agar aktivitas produktif nelayan dapat berjalan harmonis berdampingan dengan fungsi estetika ruang terbuka publik.
Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta aparatur kecamatan dan kelurahan setempat, Pemerintah Kota Kendari optimistis program Kampung Nelayan Merah Putih ini akan menjadi motor penggerak baru dalam peningkatan kesejahteraan sekaligus memodernisasi kawasan pesisir Kota Kendari secara berkelanjutan
