Sultraonline.id, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal itu ditunjukkan melalui rapat koordinasi evaluasi progres implementasi sembilan program kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di Ruang Rapat Sekda Kota Kendari, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sebelumnya digelar pada 9 Juni 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan sembilan program strategis yang bertujuan mendukung transformasi layanan pertanahan dan tata ruang sekaligus memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam arahannya, Amir Hasan menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta setiap instansi memastikan seluruh target dan tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Setiap instansi harus memastikan seluruh target dan tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegas Amir Hasan.
Selain itu, Sekda juga menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk terus memperkuat koordinasi, memperbarui data secara berkala, serta segera menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin modern, efektif, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Rapat koordinasi dihadiri Inspektur Kota Kendari, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kendari, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Kendari, serta Yusmar Saranani, S.IP.
Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan perkembangan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya, termasuk capaian, hambatan, serta strategi percepatan yang akan dilakukan. Evaluasi bersama diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai kendala sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Melalui implementasi sembilan program strategis tersebut, Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya mendukung program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib, akuntabel, dan terintegrasi.
