Sultraonline.id, Kendar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun 2025 sekaligus penyerahan Keputusan DPRD Kota Kendari, Selasa (28/04/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Kendari, Irmawati, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Kendari.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, serta para camat se-Kota Kendari.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Kendari, Muslimin T., menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Kendari Tahun 2025. DPRD secara resmi menerima LKPJ tersebut, namun memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD menilai masih terdapat beberapa sektor yang membutuhkan perhatian serius dan langkah perbaikan yang lebih optimal. Pada sektor ekonomi, DPRD menyoroti penurunan investasi yang mencapai minus 19 persen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, DPRD mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penutupan celah kebocoran pajak serta peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi daerah.
Selain itu, DPRD juga menyoroti permasalahan pengelolaan sampah yang hingga saat ini belum memperoleh solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menangani persoalan tersebut.
Di bidang kesehatan, DPRD meminta adanya peningkatan kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan tanpa diskriminasi. Sementara itu, pada sektor infrastruktur, DPRD menekankan pentingnya menghentikan pola pembangunan yang bersifat tambal sulam dan mendorong pelaksanaan program pembangunan yang lebih terencana serta berorientasi jangka panjang.
DPRD juga mendesak Pemerintah Kota Kendari untuk mempercepat penanganan banjir melalui program normalisasi sungai secara menyeluruh dan pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Kendari atas perhatian serta masukan konstruktif yang diberikan dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota mengakui bahwa selama tahun 2025 pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, khususnya keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan beberapa program prioritas, seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir, dan penataan kota yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, terutama pada sektor infrastruktur dasar, meliputi peningkatan sistem drainase, pengembangan ruang publik, serta pembangunan taman kota. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat berbagai inovasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Wali Kota kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang layak huni, maju, dan berkelanjutan.
Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Tahun 2025 ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi yang diberikan DPRD diharapkan menjadi landasan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kendari.
