Sultraonline.id, Kendari – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pemenuhan hak-hak veteran serta meningkatkan kesejahteraan para pejuang bangsa. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Antar-K/L Terkait Hak-Hak Veteran Tahun 2026 yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Rapat dipimpin Kolonel Laut (T) Cahyo Wibowo, M.Han., Kabid Kesejahteraan Veteran Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI, yang hadir mewakili Kapus Veteran.
Dalam sambutannya, Cahyo Wibowo menegaskan bahwa veteran merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa. Pengorbanan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus senantiasa dihormati dan dihargai.
Menurutnya, penghormatan terhadap veteran tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial atau penghargaan simbolis. Negara juga perlu menunjukkan perhatian nyata melalui pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, serta pelayanan administrasi yang mudah, cepat, tepat, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan program antarinstansi agar pemenuhan hak-hak veteran dapat berjalan terpadu, tidak tumpang tindih, serta memberikan manfaat nyata bagi veteran dan keluarganya.
Koordinasi dan sinergi yang kuat, lanjutnya, menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara efektif serta menjawab kebutuhan para veteran.
Korem 143/HO Tekankan Tanggung Jawab Bersama
Pada kesempatan yang sama, Korem 143/Halu Oleo (HO) turut berpartisipasi melalui Kasi Pers Kasrem 143/HO, Kolonel Inf J.P. Situmorang, yang hadir mewakili Danrem 143/HO.
Dalam sambutan Danrem yang disampaikan Situmorang, ditegaskan bahwa pemenuhan hak-hak veteran merupakan tanggung jawab moral dan institusional yang membutuhkan perhatian serta komitmen bersama.
Para veteran dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Karena itu, jasa dan pengorbanan mereka perlu diimbangi dengan perhatian nyata, perlindungan, dukungan sosial, serta pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai hak yang berlaku.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, dan mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak veteran.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari perwakilan Kemhan RI dan Kepala PT Taspen Kota Kendari, Ilmia Rizki. Para peserta kemudian mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab untuk menyampaikan masukan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelayanan kepada veteran.
Sejumlah instansi turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Polda Sulawesi Tenggara, Kodim 1417/Kendari, Lanud Haluoleo, Polres, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, PT Taspen Kota Kendari, serta Ketua DPD LVRI Sulawesi Tenggara, Lettu Mar (Purn.) Barmudin.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen berkelanjutan antara kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi para veteran.
Pemenuhan hak-hak veteran menjadi salah satu bentuk penghargaan negara atas jasa para pejuang bangsa. Dengan koordinasi yang semakin kuat dan pelayanan yang lebih baik, para veteran beserta keluarganya diharapkan memperoleh perhatian dan kesejahteraan yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.
