Sultraonline.id, NTB – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026). Forum nasional tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, serta dihadiri para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI yang telah mempercayakan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Raker APPSI 2026.
Menurutnya, APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk bertukar pengalaman, saling belajar, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan di daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Raker dan Munaslub APPSI menjadi forum strategis dalam merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menilai APPSI harus menjadi wadah kerja sama yang mampu melahirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan, termasuk mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rangkaian kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa kepala daerah kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global hingga tuntutan percepatan pembangunan di daerah.
Bima Arya menguraikan lima tantangan utama yang harus dihadapi para kepala daerah, yakni memahami dinamika geopolitik, mengawal program prioritas nasional, menyelaraskan visi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, mampu beradaptasi dengan perkembangan media digital, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi persoalan hukum.
“Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai peran strategis gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Menurutnya, gubernur harus mampu mengoordinasikan pelaksanaan program nasional bersama para bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, memastikan efisiensi anggaran, serta mempercepat penyusunan tata ruang untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Bima Arya menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Pemerintah daerah dituntut menjadi transformer, bukan sekadar survivor, dengan mengoptimalkan investasi, aset daerah, BUMD, BLUD, hingga penyederhanaan regulasi.
Kehadiran Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam forum nasional tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
