Sultraonline.id, Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari bersama Pemerintah Kota Kendari menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (24/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I La Yuli dan Wakil Ketua II Irmawati. Hadir pula Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, Sekretaris Daerah Amir Hasan, jajaran kepala OPD, camat, lurah, anggota DPRD, serta tamu undangan.
Dalam pidatonya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas program pembangunan daerah.
“Dokumen ini menjadi dasar arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi penyusunan APBD. Sementara PPAS menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan anggaran pemerintah daerah,” ujar Siska.
Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara Pemkot Kendari dan DPRD untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Lima Prioritas Pembangunan
Siska menjelaskan, arah pembangunan Kota Kendari pada 2027 tetap mengacu pada visi pembangunan daerah 2025–2029, yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada “Penguatan Tata Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, ASN yang Profesional, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.”
Tema tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), digitalisasi pelayanan publik, penguatan kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, Pemkot Kendari menetapkan lima prioritas utama. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kedua, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan digitalisasi. Ketiga, mendorong penguatan ekonomi daerah melalui investasi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.
Prioritas keempat adalah pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung konektivitas dan ketahanan lingkungan. Sedangkan prioritas kelima diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,50 Persen
Dalam KUA-PPAS 2027, Pemkot Kendari juga menetapkan sejumlah target pembangunan. Pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan mencapai 5,50 persen, sementara angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 3,90 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 5,02 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 86,46 persen pada 2027.
Untuk menopang pencapaian target tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya yang disiapkan antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi pengelolaan aset daerah secara produktif.
Pemkot juga akan mendorong diversifikasi sumber pembiayaan daerah yang sah guna memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung program pembangunan.
Siska turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas kerja sama dan sinergitas yang terus terjalin dengan baik sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” katanya.
Ia berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus dijaga hingga proses penyusunan APBD 2027 selesai.
“Mari kita terus menjaga komitmen bersama dalam mengawal penyusunan APBD hingga tahap penetapan dan pelaksanaannya demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kendari,” tutupnya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut, penyusunan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2027 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan hingga penetapan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
