Sultraonline.id, KENDARI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Hasmawati, mempertanyakan kelengkapan fasilitas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas. Menurutnya, keterbatasan alat kesehatan masih menjadi penyebab tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah, seperti Makassar hingga Jakarta.
Sorotan tersebut disampaikan Hasmawati saat menghadiri rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di DPRD Sultra.
Hasmawati mengungkapkan, persoalan tersebut berawal dari pengalaman pribadi keluarganya yang menjalani perawatan akibat penyakit usus sekitar dua bulan lalu. Saat dirawat di RSUD Bahteramas, pasien akhirnya harus dirujuk ke Makassar karena keterbatasan sarana medis.
Ia menilai kondisi tersebut sangat disayangkan, mengingat Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan dokter spesialis maupun subspesialis, termasuk dokter spesialis gastroenterologi yang bertugas di RSUD Bahteramas.
“Daerah sudah mengeluarkan anggaran besar untuk menyekolahkan dokter subspesialis. Namun sangat disayangkan, keahlian para dokter spesialis kita justru terhalang karena ketersediaan alat medis yang tidak mendukung,” ujar Hasmawati.
Dorong Pengadaan Alat Endoskopi
Berdasarkan hasil diskusinya dengan tenaga medis, Hasmawati menyebut salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan RSUD Bahteramas adalah alat endoskopi. Kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat tersebut diperkirakan berkisar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Menurutnya, investasi pengadaan alat tersebut sangat sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh, baik dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan maupun potensi pendapatan rumah sakit.
“Jika alat endoskopi itu tersedia, estimasi pendapatan rumah sakit dari layanan tersebut bisa mencapai sekitar Rp100 juta per bulan. Mengapa anggaran pengadaannya tidak kita alokasikan saja?” tegasnya.
Selain meningkatkan pelayanan, Hasmawati menilai keberadaan alat endoskopi juga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan di luar daerah, mulai dari tiket pesawat hingga biaya hidup selama mendampingi pasien.
Karena itu, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama manajemen RSUD Bahteramas menjadikan pengadaan alat endoskopi sebagai salah satu prioritas dalam penganggaran.
“Kasihan masyarakat kita yang harus terbang ke Jakarta atau Makassar hanya karena alatnya tidak ada di sini. Jika alat itu tersedia di RSUD Bahteramas, rujukan luar daerah bisa ditekan dan pelayanan medis di Sulawesi Tenggara bisa jauh lebih optimal,” pungkasnya.
Direktur RSUD: Anggaran Masih Tersedia
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Bahteramas, dr. H. Sukirman, MARS, M.Kes., Sp.PA, mengapresiasi perhatian Wakil Ketua DPRD Sultra terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya.
Ia menjelaskan, terdapat anggaran sekitar Rp11 miliar yang sempat ditahan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026. Apabila anggaran tersebut dapat dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan, pihak rumah sakit siap menggunakannya untuk pengadaan alat kesehatan baru maupun mengganti peralatan medis yang sudah usang.
“Anggaran masih ada. Jika kami diberikan kesempatan menggunakannya, maka kami bisa mengadakan alat medis baru sekaligus mengganti peralatan yang sudah usang,” kata Sukirman.
Rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 kemudian diskors hingga keesokan harinya. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra H. Herry Asiku, didampingi Wakil Ketua Hj. Hasmawati dan Sekretaris DPRD La Ode Butolo, serta dihadiri anggota Badan Anggaran (Banggar), Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappenda, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
