Sultraonline.id, KENDARI – Komisi II DPRD Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri, mengatakan ketahanan pangan merupakan sektor vital yang tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah Kota Kendari. Dukungan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Menurut Jabar, DPRD memiliki tiga instrumen utama untuk memperkuat program ketahanan pangan, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Komisi II sangat mendukung penuh program-program kerja yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Apa yang bisa kita bantu, tentunya melalui tiga pokok kerja DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui fungsi legislasi, DPRD telah mendorong lahirnya regulasi yang menjadi dasar penguatan sektor ketahanan pangan. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi II terus mendorong agar dukungan pembiayaan terhadap program Dinas Ketahanan Pangan dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan.
Jabar menilai, peran Dinas Ketahanan Pangan sangat strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, mengendalikan harga, sekaligus menekan laju inflasi di Kota Kendari.
Salah satu program yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, sinergi dengan Bulog, Bank Indonesia, perusahaan, dan berbagai pihak lainnya juga dinilai penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.
“Kalau mereka tidak membuat GPM, kira-kira bagaimana lonjakan inflasi kita? Kalau tidak ada kerja sama dengan Bulog, BI, dan perusahaan-perusahaan lain, bagaimana kita mengatasi bencana dan pembagian bantuan kepada masyarakat?” katanya.
Ia bahkan menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau kita sudah tidak punya pangan di Kota Kendari, kita mau makan apa? Berarti kita tidak sehat. Jadi Ketahanan Pangan ini memang sangat vital,” tegasnya.
Komisi II Segera Bahas Kelangkaan BBM
Selain persoalan pangan, Komisi II DPRD Kota Kendari juga menyoroti masalah kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi.
Jabar mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Pertamina Patra Niaga, Satpol PP, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Insyaallah besok kita akan rapat kerja dengan teman-teman Patra Niaga, Satpol PP, dan semua stakeholder yang terkait dengan Pertamina, SPBU, dan lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, kelangkaan BBM merupakan persoalan nasional. Namun, kondisi di Kota Kendari dinilai perlu mendapat perhatian serius karena antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang.
“Kelangkaan BBM kita tahu ini isu nasional. Akan tetapi, di Kota Kendari ini sudah sangat semrawut, apalagi antrean BBM bersubsidi,” katanya.
Komisi II juga menyoroti maraknya penjualan BBM secara eceran yang diduga turut berpengaruh terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Jabar mengatakan, pihaknya akan mendorong penataan dan penertiban penjualan BBM di luar jalur resmi, terutama apabila yang diperjualbelikan merupakan BBM bersubsidi.
“Ini yang kita mau coba rapikan, supaya jangan sampai antrean yang terjadi sekarang ini karena maraknya pedagang-pedagang eceran yang menjual BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Komisi II berharap koordinasi lintas instansi dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki distribusi BBM di Kota Kendari. Dengan penataan yang lebih tegas dan terukur, masyarakat diharapkan dapat memperoleh BBM secara adil sekaligus mengurangi antrean panjang di SPBU.
