Sultraonline.id, Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari bersama Pemerintah Kota Kendari menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (31/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Aula DPRD Kota Kendari dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I La Yuli dan Wakil Ketua II Irmawati. Sidang dihadiri seluruh anggota DPRD, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, Sekretaris Daerah Amir Hasan, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta sejumlah undangan.
Dalam pidatonya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 merupakan tahapan strategis dalam penyusunan perubahan APBD sebagai respons terhadap dinamika fiskal daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, serta meningkatnya kebutuhan pembangunan masyarakat.
Menurut Siska, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen menyusun kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara responsif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel guna mendukung target pembangunan daerah.
“Pemanfaatan instrumen anggaran dilakukan secara selektif dengan mengutamakan program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan kemajuan Kota Kendari,” ujar Siska.
Ia menjelaskan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Kota Kendari periode 2025–2029, yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju.
Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, transformasi pelayanan publik, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
Selain itu, kebijakan penganggaran juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, penguatan kemandirian ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur hijau yang berkelanjutan.
Siska menegaskan setiap alokasi anggaran harus berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas sinergi selama proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026.
Menurutnya, berbagai dinamika dan perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi yang menghasilkan kebijakan lebih matang, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh kepala perangkat daerah, serta jajaran yang telah bekerja dalam penyusunan dokumen perubahan anggaran tersebut.
Siska berharap seluruh tahapan lanjutan pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran.
“Pemerintah Kota Kendari akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD agar perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kendari,” katanya.
Menutup pidatonya, Siska juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pembahasan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Kota Kendari yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
