Sultraonline.id, Kendari – Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mematangkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan memprioritaskan penguatan sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan hortikultura. Langkah ini dilakukan agar program pembangunan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Suasana rapat di Ruang Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (29/6/2026), berlangsung dinamis. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sektor strategis duduk bersama para legislator dalam pra-pembahasan APBD 2026 guna menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, yang menegaskan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah kelautan dan perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi, mengungkapkan adanya peluang besar bagi Sultra untuk memperoleh program pembangunan Kampung Nelayan dari pemerintah pusat.
“Kita punya peluang besar. Di tahun 2026 ini, ada peluang 1.000 titik Kampung Nelayan dari Kementerian,” ujar Sri.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk perbaikan Balai Jasa Dok dan optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Di sektor pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (DTP) Sultra, Prof. Muhammad Taufik, memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan benih padi dan jagung unggul berbasis teknologi serta pembangunan infrastruktur penetasan ayam lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbunhorti) Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan komoditas hortikultura sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat, khususnya petani di wilayah pedesaan.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sultra juga menyoroti pentingnya fleksibilitas regulasi agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Anggota Komisi II, Dr. Ardin, meminta agar distribusi bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun benih tidak terhambat oleh prosedur administrasi yang berbelit.
“Kita ingin aturan yang adaptif. Kalau petani butuh bibit sekarang, jangan sampai prosedur menghambat mereka untuk menanam,” tegas Ardin.
Menutup rapat, Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal seluruh program prioritas agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu target yang menjadi perhatian adalah peningkatan produktivitas pertanian hingga mencapai 9 ton per hektare.
“Kami siap mendukung penuh program yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat. Namun, tetap harus prosedural dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sultra,” kata Syahrul.
Pra-pembahasan APBD 2026 ini menjadi sinyal positif atas sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Komisi II Tya Roysman, anggota Komisi II Ardin, Yusman Fahim, dan LM Marshudi. Dari unsur pemerintah hadir Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura beserta jajaran, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajaran, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan beserta jajaran.
