Sultraonline.id, Kendari – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara serta Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Diskominfo Sultra, Rabu (5/8/2026), difokuskan pada penguatan tata kelola komunikasi publik dan keterbukaan informasi.
Rombongan Kemenko Polkam dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, dan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Sultra, Andi Syahrir, bersama jajaran.
Kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi aktual penyelenggaraan komunikasi pembangunan dan pelayanan informasi publik di Sulawesi Tenggara, memetakan tantangan dalam peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP), serta menghimpun masukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa capaian keterbukaan informasi publik Sulawesi Tenggara berdasarkan evaluasi tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, hasil pengukuran KPIP juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi kanal komunikasi pemerintah agar informasi publik lebih mudah diakses masyarakat.
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polkam, Agung Pratistho, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar layanan informasi publik semakin efektif dan responsif,” ujarnya.
Di sisi lain, Diskominfo Sultra memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari belum meratanya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya kanal komunikasi digital, hingga keberadaan 212 titik blankspot yang masih menghambat akses informasi masyarakat.
Kepala Diskominfo Sultra, Andi Syahrir, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah. Namun, dukungan bersama masih diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki sumber daya dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan informasi publik,” katanya.
Pemprov Sultra juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi melalui penguatan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana, pengembangan website dan media sosial pemerintah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.
Melalui kunjungan kerja ini, Kemenko Polkam berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PPID, badan publik, media, dan masyarakat guna mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang semakin transparan, adaptif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
