Sultraonline.id, KENDARI – Badan Keahlian DPR RI resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dengan Fakultas Hukum UHO, Kamis (23/7/2026).
Kerja sama tersebut juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema “Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara.”
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Bayu Dwi Anggono, mengatakan bahwa kemitraan dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk memperkuat proses penyusunan kebijakan yang berbasis riset, data, dan bukti ilmiah.
“Badan Keahlian DPR RI merupakan lembaga teknokratis yang memberikan dukungan substantif kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting sebagai pusat lahirnya inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Menurut Prof. Bayu, hingga saat ini Badan Keahlian DPR RI telah menjalin kerja sama dengan hampir 150 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, hasil-hasil penelitian kampus dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan, sekaligus membuka peluang bagi akademisi dan mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan legislasi.
Ia juga menjelaskan bahwa Badan Keahlian DPR RI membuka kesempatan karier bagi lulusan berbagai disiplin ilmu, tidak hanya Fakultas Hukum, tetapi juga teknik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis teknologi informasi.
Dalam seminar nasional tersebut, peserta membahas berbagai isu strategis terkait revisi Undang-Undang Keuangan Negara, termasuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), batasan keuangan negara dan keuangan daerah, tata kelola BUMN dan BUMD, hingga mekanisme pemeriksaan serta pertanggungjawaban keuangan negara.
Prof. Bayu mengungkapkan bahwa sejumlah regulasi di bidang keuangan negara direncanakan akan diselaraskan melalui metode Omnibus Law agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dan mampu menciptakan sistem regulasi yang lebih harmonis.
Selain itu, Badan Keahlian DPR RI juga memperkenalkan aplikasi SIMASLEG yang memungkinkan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa memantau perkembangan pembahasan rancangan undang-undang serta memberikan masukan secara langsung kepada DPR RI.
Melalui kerja sama ini, Badan Keahlian DPR RI berharap hubungan dengan Universitas Halu Oleo tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dalam bidang penelitian, pendidikan, penyusunan naskah akademik, hingga penguatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
