Sultraonline.id, Kendari – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-XI akhirnya dilaksanakan di Kendari, setelah sempat mengalami penundaan. Acara ini menjadi sorotan karena dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Sekretaris Panitia Musda Golkar XI, Andi Muhammad Saenuddin, menjelaskan bahwa persiapan telah dimatangkan meski waktu pelaksanaan tergolong singkat.
“Alhamdulillah kegiatan ini sudah kami persiapkan dengan baik. Instruksi DPP setelah pemunduran seminggu, kita bisa laksanakan, sekalipun dalam waktu yang sangat singkat. Namun karena persiapan kita sudah matang sejak awal,” ujar Andi Muhammad Saenuddin, Minggu (2/11/2025).
Kedatangan rombongan DPP di Kendari disambut langsung oleh Gubernur Sultra, seluruh panitia, dan pengurus DPD I serta DPD II Golkar Sultra.
Andi Muhammad Saenuddin merinci bahwa Ketua Umum Airlangga Hartarto hadir didampingi oleh Sekjen dan Bendahara Umum (Bendhum), serta Ketua Harian dan beberapa pengurus lainnya. Turut hadir pula Gubernur NTT yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar.
“Semalam kita juga melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Sempu Partai Golkar Sultra,” tambahnya.
Dalam dinamika politik Musda kali ini, terungkap bahwa hingga saat ini hanya ada satu calon tunggal yang telah mengembalikan formulir pendaftaran untuk posisi Ketua DPD I.
Mengenai mekanisme yang akan ditempuh dengan hanya adanya calon tunggal.
Andi Muhammad Saenuddin menjelaskan bahwa prosesnya tetap berjalan secara demokratis dan sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) Partai Golkar.
“Mekanisme Golkar nantinya akan ada sidang-sidang presidium dan komisi. Di dalamnya ada pertanggungjawaban ketua dan pengurus lama (demisioner),” jelasnya.
Langkah krusial berikutnya adalah tanggapan dari para Ketua DPD II (tingkat kabupaten/kota) atas laporan pertanggungjawaban DPD I demisioner. Di momen inilah, dukungan terhadap bakal calon akan disampaikan.
“Nah, dari situ, 50 plus 1 yang menyatakan dukungan terhadap bakal calon, maka dengan sendirinya aklamasi,” tegas Saenuddin.
Ia memastikan bahwa meski mengarah pada calon tunggal, proses yang dijalankan tetap menjamin demokrasi internal partai dan sesuai dengan PO Golkar.
